Kebijakan Pemerintah


1.6 KEBIJAKAN PEMERINTAH JEPARA

1.6.1. Kebijakan UKM

Beberapa studi  membuktikan bahwa UKM memiliki kontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi, baik di negara-negara industri maupun negara berkembang. Peran UKM dalam pembangunan ekonomi, antara lain dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi lokal dan peningkatan nilai ekspor. UKM mampu menyerap tenaga kerja khsusnya tenaga kerja informal karena karakerisik pekerjaan sektor UKM yang tidak membutuhkan syarar formal seperti halnya perusahaan besar, sedangkan UKM mampu meningkatkan ekonomi lokal melalui transaksi antar daerah dengan komodias lokal. Pada akhirnya, produk-produk UKM yang memiliki keunggulan kompetitif akan mampu menembus pasar global dan berkontribusi pada nilai eksport. Meningkatnya peran UKM dalam pembangunan ekonomi mampu mendorong kesadaran pemerintah (lokal maupun pusat) untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan sektor UKM. Berikut ini merupakan tipe kebijakan pemerintah dalam UKM di Jepara :

a. Kredit bersubsidi, seperti kredit untuk petani-petani kecil dan koperasi-koperasi desa (KUD).

b. Kredit skala kecil

c. Kredit untuk unit-unit desa (KUPEDES)

d. Pengembangan bank-bank pembangunan perdesaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi skala kecil (BKD)

e. Pelatihan-pelatihan SDM seperti dalam teknik produksi, manajemen umum (MS/MUK), sistem-sistem kualitas manajemen ISO-9000, dan kewirausahaan (CEFE, AMT)

f. pemberian bantuan untuk pengawasan kualitas total dan pengembangan teknologi

g. penyediaan akses ke internet

h. penyediaan input-input bersubsidi

i. fasilitasi

j. pendirian koperasi untuk UK manufaktur (KOPINKRA) di sentra-sentra

k. pembangunan infrastruktur dan lokasi-lokasi khusus bagi UK manufaktur (industrial estates atau Lingkungan Industri Kecil/LIK), program-program kemitraan terutama skim Bapak-Angkat

l. klinik-klinik konsultansi bisnis kecil (KKB)

m. pendirian Dewan Pendukung Ekspor Indonesia (DPE)

n. pendirian fasilitas-fasilitas pelayanan umum di sentra-sentra (UPT)

o. pelaksanaan sebuah sistem inkubator untuk mendukung pengembangan pengusaha-pengusaha baru.

1.6.2 Kebijakan Ekspor

Jepara sudah identik dengan kerajinan ukir. Kerajinan ukir tersebut kini telah berkembang menjadi industri, terutama industri mebel. Industri mebel di Jepara tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga melayani pasar internasional. Cikal bakal industri tersebut sudah muncul sejak ratusan tahun yang lalu sehingga pemusatan industri dilakukan secara geografis dengan industri pendukung yang kita kenal sebagai klaster (cluster) Industri. Industri mebel di Jepara yang sudah mencapai tingkat internasional tentu harus didukung dengan adanya kebijakan pemerintah. Naiknya permintaan pasar produk ukir Jepara telah ditindaklanjuti dengan keluarnya kebijakan baru dari pemerintah untuk membuka investasi asing di bidang mebel. Dibukanya keran investor tersebut mendorong sejumlah investor untuk menanamkan modal di industri ini. Pemerintah membuka Kantor Pelayanan Satu Atap (KPSA) untuk melayani proses perizinan investasi agar tidak berbelit-belit. Lewat KPSA, perizinan membutuhkan waktu 5-7 hari. Dukungan finansial juga menjadi diferensiasi yang kuat bagi industri mebel ukir Jepara. Dengan adanya investasi asing maka industri mebel di Jepara semakin berkembang.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s